oleh

“Sikap Dekadensi”, Diduga Oknum Anggota DPRD Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang-Medialintasnusa.com : Dengan agenda Penyampaian RANCANGAN PERATURAN DAERAH Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dalam Rapat Paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang hari ini (Selasa, 12 Febuari 2019) di mulai (di buka) dengan banyak yang kosong kursi-kursi yang terhormat Para Anggota DPRD Kota Tanjungpinang (Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang terlihat pada saat itu yang hadir hanya 8 (Delapan) Orang di tambah 1(Satu) Ketua dan 2 (Dua) Wakil Ketua). Jumlah total Anggota DPRD Kota Tanjungpinang ada 30 (Tiga Puluh) Orang, dan Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang itu’pun dilanjutkan. Apakah Rapat Paripurna seperti yang terlihat ini Legal berdasarkan Perundangan dan Peraturan yang berlaku di Negara ini ?.

Dari informasi yang di dapati dari Humas Pemko Tanjungpinang acara Rapat Paripurna dilaksanakan pukul 13.00 WIB, sesuai waktu tersebut sudah ramai berdatangan para Pejabat Pemerintahan Kota Tanjungpinang, dan Para Awak Media. Menunggu dan terus menunggu kehadiran para Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang terhormat; dari setengah jam, lalu satu jam, lalu satu setengah jam, sampai’lah pukul 15.00 WIB.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Perda, dan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (Enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Sistematika penulisan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 terdiri dari 9 (Sembilan) BAB mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi; BAB I yaitu Pendahuluan, BAB II yaitu Gambaran Umum Kondisi Daerah, BAB III yaitu Gambaran Keuangan Daerah, BAB IV yaitu Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, BAB V yaitu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, BAB VI yaitu Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. BAB VII yaitu Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Prangkat Daerah, BAB VIII yaitu Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, BAB IX yaitu Penutup.

Maksud dan Tujuan penyusunan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 untuk Visi, Misi dan Program WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam rangka Pengukuran Kinerja, RPJMD Kota Tanjungpinang telah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan jumlah sebanyak 42 Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 59 Indikator Kinerja Daerah. Pemerintah Daerah, DPRD maupun Masyarakat Kota Tanjungpinang dapat menggunakan indikator tersebut sebagai tolak ukur kinerja dalam Mengevaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Rapat Paripurna terbuka Anggota DPRD Kota Tanjungpinang hari ini dengan agenda Penyampaian Rancangan PERATURAN DAERAH Tentang RPJMD Kota Tanjungoinang Tahun 2018-2023, dihadiri Walikota Tanjungpinang, Bapak H. Syahrul. S.Pd., dan Wakil Walikota Tanjungpinang Ibu Hj. Rahma. Pidota Walikota Tanjungpinang dalam Penyampaian RANCANGAN PERATURAN DAERAH Tentang RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, di baca Bapak Walikota Tanjungpinang dengan suara yang tegas.

Terlihat kontras dengan jumlah kehadiran hari ini para Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, jika mengingat RPJMD salah satu faktor esensial tercapainya Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Sampai selesainya Rapat Paripurna tersebut hanya ada penambahan 1 (Satu) Orang Anggota Dewan (Perempuan) yang datang di pertengahan berlangsungnya Rapat Paripurna terbuka tersebut.

Memakai Uang Negara (Anggaran) untuk melaksanakan suatu acara yang penting seperti Rapat Paripurna DPRD. Sehingga menggunakan Uang Negara sekecil apapun (baik untuk Alat Tulis Kantor, undangan, minuman dan makanan kotak, dll.) harus terukur, kredibel, profesional dan pertanggungjawaban yang menggunakannya. Jika ada banyak Anggota Dewan tidak hadir dalam acara Rapat Paripurna, apakah terdapat kesalahan dari seorang Sekretris Dewan (Sekwan) dan Kabag Administrasi Kesekretariatan ?.

Apakah Masyarakat Kota Tanjungpinang akan menilai jika terdapat Anggota Dewan yang mengesankan animo apatis Kemajuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Tanjungpinang ?.

Apakah Masyarakat Kota Tanjungpinang akan menjadikan patron sebagai faktor memilih CALEG yang lebih peduli kepada masyarakat dan bertanggung jawab dalam pekerjaan ?.

(Ogi Jenggot)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.