MLN, KEPRI – Data menunjukkan bahwa kebutuhan akan rumah layak huni di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi, sekitar 7.095 rumah tangga di wilayah Lingga dan Natuna, memerlukan intervensi perumahan yang mendesak.
Bahkan pentingnya akselerasi pembangunan rumah susun bagi ASN di Kepulauan Riau, mengingat banyaknya pegawai yang masih tinggal di rumah kontrakan atau bersama keluarga.
Pemerintah provinsi juga memberi perhatian khusus kepada masyarakat adat, seperti suku laut, serta korban bencana alam, dengan mengusulkan pembangunan rumah khusus di berbagai wilayah, termasuk Lingga dan Natuna.
Hal ini disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat silaturahmi bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah di Jakarta belum lama ini.
“Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat dalam mendukung implementasi Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Program ini dirancang untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses hunian yang layak dengan harga terjangkau,” terang Ansar.
Untuk mendukung program ini, Ansar memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan, seperti penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun dan rumah khusus, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kita telah menerapkan kebijakan strategis, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan percepatan proses perizinan pembangunan untuk mempermudah realisasi program ini,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, menyampaikan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangatlah vital untuk mewujudkan target Program Tiga Juta Rumah.
“Diharapkan program ini tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan dasar masyarakat akan hunian, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau,” ujar Fahri Hamzah.
Penulis: RAMDAN
Editor: ERWIN
Komentar