oleh

Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Hanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

MEDIALINTASNUSA.COM, TANJUNGPINANG – Beberapa masyarakat kebingungan tentang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam keterkaitan bantuan-bantuan yang disediakan/diberikan kepada masyarakat yang layak mendapatkannya.
Di sela-sela waktu Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Kota Tanjungpinang, Amrialis, bertempat di ruang kantornya kepada awak media ini menerangkan keterkaitan perihal DTKS tersebut, Selasa (2/3).
“Bahwa DTKS itu jadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam pengelolaannya pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, juga penggunaan,” terang Pak Kadisos Kota Tanjungpinang.

“Dinas Sosial (Kota Tanjungpinang) tidak memegang anggaran ada di dinas lain anggaran bantuan itu, Dinas Sosial hanya memiliki DTKS, Kami berikan DTKS kepada instansi/Lembaga meminta terkait DTKS tersebut,” jawab Pak Kadissos Tanjungpinang ketika di tanya anggaran bantuan sosial kepada masyarakat.

Tentang Pengelolaan DTKS itu dapat di lihat di Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 di Pasal 1, jelas Amrialis.
Berikut ini Permensos Nomor 5 Tahun 2019 di Pasal 1, “pengertian” dipakai di verifikasi dan validasi DTKSl, antara lain yaitu :
  • Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya..
  • Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
  • Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
  • Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
  • Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  • Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
  • Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
  • Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  • Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Permensos Nomor 5 Tahun 2019 di Pasal 2:

Ayat (1) pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:

  1. Pendataan;
  2. Verifikasi dan Validasi;
  3. penetapan; dan
  4. penggunaan.

Ayat (2) data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial
c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Ayat (3) data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan.

Ayat (4) tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik.

Ayat (5) Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Permensos Nomor 5 Tahun 2019 di Pasal 4:

Ayat (1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Ayat (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial.

Ayat (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Permensos Nomor 5 Tahun 2019 di Pasal 5:

Ayat (1) Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.

Ayat (2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.

Ayat (3) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.

Ayat (4) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

Permensos Nomor 5 Tahun 2019 di Pasal 6:

Pendataan data terpadu kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.

Permensos Nomor 5 Tahun 2019 di Bagian Ketiga, Verifikasi dan Validasi di Pasal 7:

Ayat (1) Menteri melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan yang telah disampaikan oleh gubernur.

Ayat (2) Verifikasi dan Validasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di kecamatan, kelurahan/desa/nama lain.

Ayat (3) Data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota.

Ayat (4) Bupati/wali kota menyampaikan data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Ayat (5) Sebelum hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan.

Ayat (6) Dalam hal data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.

Ayat (7) Data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri.

Permensos Nomor 5 Tahun 2019 di Pasal 8:

Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Selengkapnya unduh (pdf.) : PERMENSOS NOMOR 5 TAHUN 2019_Dok INTINEWS co id

(Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed