oleh

DTKS Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Korelasi Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

MEDIALINTASNUSA.COM, KOTA TANJUNGPINANG – Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungpinang dan BPJS kesehatan Tanjungpinang pada hari Kamis (18/02) rapat koordinasi Pemutakhiran data PBI JK Kota Tanjungpinang dan pemberian informasi langsung.

Di sela-sela waktu Kadissos Kota Tanjungpinang, Amrialis di ruang kantor Pak Kadis tersebut awak media ini mewawancarai seputaran PBI JK dan DTKS, Jumat (19/02).

“Peserta penerima bantuan Iuran jaminan kesehatan (PBI JK) adalah Peserta yang tergolong tidak mampu dan sebagainya yang iuran PBI JK nya dibayarkan oleh Pemerintah,” terang Pak Amrialis.

“Koordinasi itu sebagai upaya memastikan data peserta PBI JK Kota Tanjungpinang valid sehingga menghindari penonaktifan,” terang Pak Amrialis

Ketika ada kekeliruan dalam pendataan seperti NIK tidak lengkap/salah/berbeda, pihak Kelurahan menindaklanjuti dengan turun langsung ke warga dan apabila jika data tersebut apakah peserta sudah pindah atau meninggal dunia dan lain-lain maka dari Kelurahan akan melaporkan itu ke Dinsos Kota Tanjungpinang, lalu dari Dinsos Kota Tanjungpinang akan melaporkan untuk penonaktifan peserta PBI JK Kota Tanjungpinang ke Kementerian Sosial.

“Dinas Sosial Kota Tanjungpinang melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kelurahan,” terang Pak Kadisos Tanjungpinang.

Pak Amrialis menerangkan dari hasil pemadanan DTKS seperti selisih untuk peserta yang terdata di Kelurahan dengan yang di Dinsos, selisih itu, kelurahan akan validasi kembali warga, dimana jika data tersebut tidak valid akan dilakukan pergantian data, dan Dinsos (Kota Tanjungpinang) akan bentuk Tim Pendampingan untuk setiap kelurahan  terkait proses validasi DTKS

(Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed