oleh

“Halo…Pak Presiden, Tolong Kirimkan Penegak Hukum Ke Negeri Ini” (Bagian 1)

MEDIALINTASNUSA.COM, PROVINSI KEPRI – Proyek untuk memajukan Pembangunan Negeri harus kita dukung sepenuhnya, tapi lawan oknum-oknum tertentu jika ada yang ‘menyelam sambil minum air’ atau ‘aji mumpung’ memanfaat Pembangunan tersebut untuk melakukan penyalahgunaan wewenang untuk korupsi, kolusi, nepotisme, suap-menyuap, gratifikasi memperkaya diri sendiri, kelompok atau rekanan.

Perilaku korup adalah Perbuatan melanggar Hukum, dan ‘Lawan’ Para oknum aparatur negara yang korup itu sebagai wujud mendukung program prioritas utama Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yaitu mewujudkan ‘SDM Unggul’.

Ada sebuah Proyek, nama Proyeknya Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Pulau Dompak, dengan nilai Proyek Rp 26.267.006.396,90.- (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Rupiah). Tanggal Kontrak 1 Agustus 2019, waktu pelaksanaan 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender, 150 hari kelender sehingga berakhirnya Proyek pada hari Sabtu 28 Desember 2019.

Pers Medialintasnusa.com ketika meminta izin kepada salah satu Staff Pelayanan Kantor Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Provinsi Kepri untuk mewawancarai Kadis atau pejabat terkait, (10/20). Foto, dokumentasi Medialintasnusa.com

Pada hari Senin, 10 Februari 2020, sekitar pukul 10.39 WIB, awak media ini ke lokasi proyek pengadaan bangunan gedung tempat olah raga pembangunan tribun lapangan sepak bola di Pulau Dompak dan di lokasi tersebut masih terlihat pekerja lagi melakukan aktivitas pengerjaan proyek. Setelah itu, Awak media ini meluncur ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepri.

Tiba di kantor Dinas Kepemudaan dan Olah raga Provinsi Kepri, awak media ini memperkenalkan diri (dari media mana, menunjukkan kartu Pers dan Kartu UKW) kepada staff bagian pelayanan (di depan kantor). Awak media meminta izin menemui Kadis Kepemudaan dan Olah raga Provinsi Kepri Pak Drs. Maifrizon, M.Si. (NIP. 1968051319951210005) untuk mewawancarai Beliau terkait Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Pulau Dompak. Dan Staff tersebut meminta tunggu sebentar, lalu sambil membawa Kartu UKW kembali masuk kedalam Ruangan. Beberapa menit kemudian Staff tersebut datang dan mengatakan Pak Kadis tidak bisa karena mau ada pertemuan dengan Pak Sekda.

“Pak Kadis ada, tapi tidak bisa di wawancarai karena mau ada pertemuan dengan Pak Sekda,” jawab Staff tersebut kepada awak media ini.

‘Papan Proyek’. Foto dokumentasi Medialintasnusa.com

Setelah mendengar itu,  awak media ini bertanya kembali kepada staff tersebut; apakah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pak Bambang Suwastyo, SE., M.Si. (NIP. 196303131987031004) atau Pak Abdul Halim, S.Pd. (NIP. 197409042003121005) bisa di temui untuk di wawancarai terkait proyek tersebut ?.

Staff tersebut menyuruh menunggu lagi, lalu dia masuk kembali ke dalam ruangan. Beberapa menit kemudian Staff tersebut keluar dan mengatakan bahwa mereka lagi di lapagan.

“Mereka tidak ada, lagi di luar, di lapangan,” jawab Staff tersebut.

Sekilas ‘Alur’ Proyek

Nama Paket: Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Pulau Dompak. Kode Tender 9458022. Kode RUP 20322364. Sumber dana APBD. Tanggal Pembuatan 05 Juli 2019, Kategori Pekerjaan: Konstruksi Tahun Anggaran APBD 2019. Sistem Pengadaan: Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah – Sistem Gugur. Nilai Kontrak: Rp26.267.006.396,90. Satuan Kerja: Dinas KEPEMUDAAN dan OLAHRAGA Provinsi Kepri. Nilai Pagu Paket: Rp 26.863.750.000,00. Nilai HPS Paket: Rp 26.859.458.51,20.

Jenis Kontrak;

-Cara Pembayaran: Harga Satuan.

-Lokasi Pekerjaan: Tanjungpinang (Kota).

-Kualifikasi Usaha: Perusahaan Non Kecil.

Syarat Kualifikasi:

  1. Izin Usaha:

-Jenis Izin Klasifikasi.

-SIUJK Dikeluarkan Instansi berwenang dan masa berlaku masih berlaku.

-SBU Klasifikasi Pekerjaan Bangunan Sipil dengan Sub Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Bangunan Stadion untuk Olahraga outdoor SI011.

-TDP Dikeluarkan Instansi berwenang dan masa berlaku masih berlaku.

-SITU Surat Domisili Dikeluarkan Instansi berwenang dan masa berlaku masih berlaku.

  1. Memiliki NPWP; Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Masa tahun pajak 2018.
  2. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
  3. Tidak Masuk dalam Daftar Hitam.
  4. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa 10%.
  5. Pengalaman Pekerjaan : Memiliki pengalaman paling kurang satu pekerjaan sesuai klasifikasi yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
  6. Memiliki kemampuan dasar KD paling kurang sama denan HPS dimana nilai KD sama dengan 3 NPT dengan pengalaman pekerjaan tertinggi sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan.
  7. Memiliki paling kurang 1 satu orang tenaga ahli tetap bersertifikat ahli SKA Muda yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan.
  8. Persyaratan kualifikasi lainnya sesuai dengan dokumen tender.

 

Jumlah Peserta Tender ada 36 peserta, yaitu; 1).PT. AZA BANAR, 2).PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA, 3).PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, 4).TANJUNG PUTRI MANDIRI, 5).CV. Keysha Jaya Abadi, 6).CV. BINTANG PRATAMA SENTOSA, 7).PT. BETHESDA PERSADA, 8).CV. Sultan Ratuhapis, 9).PT. WIRA BINA PRASAMNYA, 10).PT. JOGLO MULTI AYU, 11).CV. GEMILANG JAYA, 12).CV. NUANSA BINTAN, 13).CV.PILAR BUANA BINTAN, 14).CV. MITRA SERASI JAYA, 15).PT. Areabangun Putra Sejati, 16).PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA, 17).PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA, 18).PT. RIAU BANGUN PERCAYA, 19).PT. PUTERA RAYHAN GEMILANG, 20).PT. EKA BALINGGA, 21).PT. CANDELA MULANA, 22).CV. Batu Beling, 23).PT. MARTUA JAYA MEGAH, 24).PT. PULAU BINTAN BESTARI, 25).PT. MADANI SARANA SUKSES, 26). Jaya Citra Baru. CV, 27).Bina Artha Perkasa, 28).CV. B MEDIA, 29).PT. Moses Edgar Partogi Utama, 30).PT. Hasea Gandatama, 31).CV. adlin bangun rezeki, 32).PT.PARBATU KARYA UTAMA, 33).CV. PUTRA ANDALAS BERSATU, 34).CV. AQJ GEMILANG, 35).CV. BETON PRATAMA, 36).PT. FLOPEN SEJAHTERA.

 

Ada 2 Perusahaan peserta dari ke 36 Peserta dengan harganya sebagai berikut;

  1. PT. AZA BANAR

– Harga Penawaran Rp 26.271.276.013.59

– Harga Terkoreksi Rp 26.271.276.013.59

  1. PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA

– Harga Penawaran Rp 26.514.561.821,60

– Harga Terkoreksi Rp 26.514.561.821,60.

 

Hasil Evaluasi dari dua Perusahan tersebut, Hasil Negosiasi PT. AZA BANAR senilai Rp 26.267.006.396,90 sedangkan PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA dengan alasan Penawaran tidak memenuhi persyaratan:

  1. tidak melampirkan Surat Persetujuan yang diterima dari anggota Manajer Situs, Ahli Struktur, Ahli Elektro, Pelaksana Lapangan, Gambar Juru, Surveyor, Struktur Pelaksana, Logistik dan Administrasi Proyek (Dok Tender pasal 29.14 huruf. F angka 11 ).
  2. Spesifikasi teknis, jenis dan identitas / merk bahan yang ditawarkan tidak dibuat dalam bentuk tabel akan tetapi salinan dari dokumen tender sedangkan identitas / merk bahan masih belum pasti (Dok Tender pasal 29.14 huruf. D).

Diketahui PT. AZA BANAR sebagai Pemenang beralamat di Jalan SAPUJAGAT, No.19A, SUKALUYU CIBEUNYING KALER, Bandung (Kota), Jawa Barat.

Kontrak Proyek tertanggal 1 Agustus 2019, waktu pelaksanaan 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender, jikalau 150 hari kelender (‘Berakhirnya Proyek pada hari Sabtu, 28 Desember 2019’) berapa Uang yang HARUS di BAYAR (Pemotongan Pembayaran) oleh Perusahan Pemenang Proyek Per HARI karena dikenakan Denda KETERLAMBATAN PEKERJAAN?.

Apakah Pak Kadis Drs. Maifrizon, M.Si., Pak Bambang Suwastyo, SE., M.Si., atau Pak Abdul Halim, S.Pd., ada ‘menutupi’ sesuatu?. Dan hal-hal lainnya yang perlu dipertanyakan lagi sesuai gambar/data dilapangan seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Para Pekerja disana dan sebagainya.

Banyak ucapan ketegasan dari Para Petinggi Negara dan Penegak Hukum di Negara ini terkait perihal ‘Keterbukaan informasi ke Pers’, dan ‘Perilaku Korup itu Tidak Dibenarkan’, berikut ini petikan dari sumber beberapa berita;

  1. Sumber https://www.setneg.go.id/baca/index/sdm_unggul_menjadi_prioritas_utama_jokowi, Senin, 21 Oktober 2019, dengan berita berjudul: SDM Unggul Menjadi Prioritas Utama Jokowi.

“Tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan,” ucap Presiden Joko Widodo saat memberikan persetujuan setelah resmi dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024, bertempat di Gedung MPR DPR RI pada Minggu (20/10).

  1. Sumber https://regional.kompas.com/read/2018/07/28/08105451/peringatan-keras-jokowi-kepala-daerah-jangan-main-main-dengan-korupsi?amp=1&page=2, Sabtu, 28 Juli 2018, dengan berita berjudul: Peringatan Keras Jokowi, Kepala Daerah Jangan Main-main dengan Korupsi.

“Saya selalu tekankan integritas. Saya sudah titip kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur, dan seluruh ASN kita jangan ada yang bermain-main dengan namanya anggaran, dengan uang juga,” kata Jokowi.

  1. Sumber https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kolaborasi-pemerintah-dan-pers-penting-untuk-sosialisasi-kebijakan, tertanggal 8 Februari 2020, dengan judul berita: Kolaborasi Pemerintah dan Pers Penting Untuk Sosialisasi Kebijakan.

Bahkan, Menteri Tjahjo menegaskan, para pejabat publik khususnya bagian hubungan masyarakat harus siap 24 jam untuk dihubungi wartawan. “Sekecil apapun yang diperbuat oleh daerah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan masyarakat jika tidak diberitakan oleh media, juga tidak ada manfaatnya,” ujar Menteri Tjahjo.

  1. Sumber https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kunci-sukses-lahirkan-asn-anti-korupsi, 14 Februari 2020, berita berjudul: Kunci Sukses Lahirkan ASN Anti Korupsi.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan ASN yang memiliki kedudukan dan kewenangan untuk tidak melakukan segala tindakan korupsi, mulai dari gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga sua-menyuap. Ghufron mengatakan bahwa pada intinya sebagai aparat negara dilarang meminta ataupun menerima pemberian yang sekiranya mengganggu objektivitas dan mengganggu independensinya dalam memberikan layanan.

Ikuti selanjutnya ‘Bagian Ke 2’ akan menyuguhkan yang lebih mendalam lagi.

(Redaksi/Ogi ‘Jhenggot’).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed