oleh

Faktanya, “APBN Pro-Rakyat”

Jakarta,Medialintasnusa.com : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada kepemimpinan Bapak Ir. Joko Widodo di priode yang kedua sebagai Presiden Republik Indonesia, dalam “SDM Unggul”, dengan menciptakan ;

1. Pembangunan yang merata,
2. Hukum tegak pada kebenaran (bukan kebenaran pada pesanan),
3. Berprikemanusiaan, dan
4. Masyarakat sejahterah.
Dalam hal untuk menuju tersebut, Pembangunan di Negara ini bisa terhambat jika ada ‘pembiaran’ kepada para Pejabat dan para Pengak Hukum yang melakukan perilaku kolektif untuk korup.

Kepemimpinan Pak Joko Widodo dalam periode yang kedua ini apakah bisa dengan tegas memberantas para Pejabat dan para Penegak Hukum terutama di daerah yang korup?, apakah informasi berita atau suara rakyat di dengar?.

APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari-31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

UUD 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada UUD 1945 Amendemen IV dalam Bab VIII, pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menimbulkan berbagai pertanyaan Publik, apakah APBN Pro-Rakyat?, dan apa faktanya?. Jawabannya, dari sumber https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn, berikut ini petikannya;

Secara desain, APBN harus dan pasti pro-rakyat. Memang yang menjadi pertanyaan justru apa definisi Pro-Rakyat itu? Tapi baiklah mari kita urai satu per satu.

1. APBN merupakan pengejawantahan perencanaan pembangunan dalam bentuk anggaran tahunan. Jadi agar perencanaan pembangunan dapat dieksekusi maka rencana itu harus disertai dengan penganggaran yang memadai. Perencanaan pembangunan sendiri telah diatur dalam suatu konsensus nasional melalui mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur antara lain dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Saat ini, Bappenas juga sedang menyusun rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024.

Siklus APBN

2. Dalam penyusunan APBN tiap tahun dilakukan satu paket dengan Rencana Kerja Pemerintah tahunan (RKP). Pemerintah yang menyiapkan bahan pembahasannya secara teknokratis dengan mengacu ketentuan perundangan yang ada dan rencana pembangunan yang ada dan kemudian dibahas bersama dengan DPR sesuai dengan hak budget yang melekat pada DPR. Dalam konteks pembahasan, dilakukan pendalaman diskusi antara Komisi-Komisi yang ada di DPR Bersama dengan Kementerian/Lembaga yang sesuai. Kemudian hasil pembahasan ini dibahas di Badan Anggaran DPR bersama Perwakilan Pemerintah. Untuk kemudian dokumen APBN ditetapkan di dalam Rapat Paripurna DPR.

3. Dengan mekanisme tersebut maka sejatinya APBN adalah kesepakatan politik rakyat melalui mandatarisnya baik yang ada di eksekutif maupun yang di legislatif. Dus, maka sesungguhnya APBN merupakan perwujudan kehendak rakyat maka seharusnya Pro-Rakyat. Yang perlu dijaga adalah situasi kondusif agar aliran aspirasi rakyat dapat tersirkulasi dengan baik dan jernih.

(Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed