oleh

P2KN bantu penyelesaian tanah warga

Tanjungpinang – MediaLintasNusa.com : Cerita tanah warga Dompak, yang tak kunjung selesai. Semakin menambah kebingungan warga Tanjung Siambang, atas janji muluk pemerintah Prov. Kepri saat di pimpin H. Ismeth Abdullah.

Janji Gubernur Kepri, H. Ismeth Abdullah, waktu itu. Akan memberikan sertifikat tanah pada warga Tanjung Siambang, Dompak, kenyataannya. Hingga saat ini, janji tersebut hanya janji muluk.

Dari beberapa kali pengaduan yang dilakukan masyarakat Dompak pada pemerintah prov. Kepri, selalu saja. Tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.

Jawaban dari pemerintah Prov. Kepri yang diharapkan dapat melegakan masyarakat, namun. Jawaban ketidak kepastian yang di dapat, akhirnya. Membuat masyarakat jengkel.

Ketua Ikatan Pemuda Dompak, Ramli. Menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat Dompak beserta LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) Prov. Kepri, Lurah Dompak serta Ketua Koperasi Nelayan Tanjung Siambang.

Dalam pertemuan itu, mereka meminta. Agar pemerintah Prov. Kepri mau menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah, sejak tahun 2006. Hingga saat ini, tak kunjung selesai.

Menurut Ramli, pada tahun 2006, pemerintahan Gub. Ismeth Abdullah. Pemerintah akan memberikan rumah bantuan gratis pada warga Tanjung Siambang, sebanyak 300kk. Dasar inilah, akhirnya. Masyarakat memberikan tanahnya, untuk di ganti-rugi dengan harga yang sangat minim. yakni, Rp. 3000-4000/meternya.

Sayangnya, pemerintahan Ismeth Abdullah. Hanya mampu membangun 150 unit rumah, selain itu. Pelabuhan Nelayan, juga belum terealisasi. Sementara lahan di Tanjung Siambang ini seluas 950 Ha, cuma 600 Ha saja yang telah di ganti rugi. Jelasnya.

Sementara itu, Ketua P2KN Prov. Kepri. Kennedy Sihombing. Pada awak media ini, mengatakan. Akan membantu menyelesaikan masalah masyarakat Tanjung Siambang, yang terabaikan. Rabu (7/3).

“kami dari P2KN, akan membantu menyelesaikan masalah yang saat ini menyelimuti masyarakat Tanjung Siambang”.

Kami akan mempelajari, apa akar permasalahan ini. Menurut data yang kami peroleh, ganti rugi lahan dan pembangunan rumah untuk warga. Sebahagian, telah terlaksana.

Bagaimana dengan janji yang lainnya, seperti. Pelabuhan nelayan, sertifikat. Kog belum terlaksana, mereka kan meminta haknya, kenapa ga di berikan.

Sekali lagi saya katakan, kami dari P2KN. Siap mendampingi masyarakat Tanjung Siambang, meminta kejelasan status lahan yang telah mereka diami selama ini.

Kami juga berharap kepada Gub. Kepri, H. Nurdin Basirun. Mau menanggapi dan menyelesaikan permasalahan ini. Tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed