Selasa , Desember 12 2017
Home / Lintas Lingga / Pemkab Lingga Gandeng KPKNL Selesaikan Permasalahan Aset

Pemkab Lingga Gandeng KPKNL Selesaikan Permasalahan Aset

Lingga-medialintasnusa. Pemerintah Kabupaten Lingga jalin kerjasama dengan Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, guna membantu kinerja pemerintah setempat untuk menyajikan laporan aset dalam neraca yang lebih akuntabel dan memenuhi standardisasi Akuntansi Pemerintah.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga, Harpiandi, ST mengatakan, Pemerintah Daerah saat ini sedang menggesa pelaksanaan kegiatan penilaian asetnya.

“Kegiatan penilaian itu ditujukan kepada seluruh aset Pemda pada setiap OPD yang masih bernilai nol, yang telah disajikan pada LKPD tahun 2015,” kata dia, dalam rilis yang diterima Media Center, Senin.

Dia menjelaskan, di dalam catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015, terdapat pengecualian pada penyajian laporan keuangan Kabupaten Lingga yakni, menyangkut adanya belanja konsultan yang belum dikapitalisasi dan masih adanya aset-aset yang bernilai nol.

“Ini salah satu yang menjadi penghambat daerah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun 2017 ini Bupati targetkan Lingga dapat WTP. Itu berarti masalah aset tahun sebelumnya harus segera di atasi,” ungkapnya.

Salah satu langkah yang sudah diambil untuk menyempurnakan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2016 adalah dengan melakukan rekonsiliasi barang milik daerah (BMD) pada beberapa OPD, dan membentuk tim Pokja OPD untuk melakukan penyiapan kertas kerja penilaian, lanjut Harpiandi.

“Beberapa laporan hasil penilaian sudah kami terima dan sedang kami rekap untuk menjadi koreksi penyajian Laporan keuangan OPD tahun 2016,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan tim penilai KPKNL, pihak tersebut hanya memberi waktu penyiapan data selambat-lambatnya bulan Februari 2017 ini. Sedangkan pada bulan Maret, diharapkan sudah bisa melakukan proses penyiapan laporan penilaian.

“Pokja harus bisa kerja cepat. Karena bulan April, KPKNL akan sibuk melakukan revaluasi BMN sesuai instruksi Menkeu,” ujarnya.

Beliau berharap, target waktu singkat yang diberikan KPKNL untuk pengumpulan data aset daerah tersebut dapat tercapai, dan memberikan harapan besar terhadap capaian predikat WTP pada tahun ini,” tutupnya.

About admin

Check Also

24 Kepala Sekolah dan Pengawas Resmi di Lantik Gubernur

Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun resmi melantik dan mengukuhkan 24 kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *